BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN PAJAK PBB P2 SERTA ANALISIS ZONA NILAI TANAH (ZNT) DAN NILAI INDIKASI RATA - RATA (NIR)
PENDAHULUAN
Dalam upaya mewujudkan iklim kepemerintahan yang baik (good governance) aspek-aspek transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas harus dikedepankan dalam pelaksanaannya. Transparansi khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dalam meningkatkan pemasukan negara merupakan salah satu agenda pemerintah yang harus direspon secara obyektif oleh setiap komponen yang terlibat di dalamnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak transparannya pengelolaan keuangan di instansi pemerintah selama ini menyebabkan pemerintah kerapkali dituding sarat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang pada gilirannya masyarakat menjadi pihak yang sangat dirugikan baik secara moral maupun materiil.
Target penerimaan pajak dalam APBN, APBD setiap tahun terus meningkat. Target penerimaan pajak di genjot akibat konsekuensi dari kebijakan Pemerintah untuk mengurangi subsidi pada semua sektor. Untuk itu serangkaian perbaruan di bidang perpajakan dan perangkat aturannya terus dan selalu dilakukan guna memberikan posisi yang paling optimum bagi peran Pajak dalam pembangunan. Dengan adanya dinamisasi sistem perpajakan ke arah penyempurnaan tersebut, sudah barang tentu diperluka sumber daya manusia, yaitu aparat perpajakan yang semakin terampil, menguasai dan memahami berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan tugas perpajakan sesuai tanggung jawab masing-masing. Seperti yang diketahui bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan ( PBB ) akan dikelola oleh Pemda melalui DPPKAD Provinsi, Kabupaten / Kota.
