BIMTEK DIKLAT SOSIALISASI PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

BIMTEK DIKLAT SOSIALISASI PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2017 lalu, Kepala Badan kepegawaian negara (BKN) menandatangani Peraturan Kepala BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH. Peraturan ini terbit lantaran belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Dalam Perka itu disebutkan, jabatan Pelaksana aparatur sipil negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana, yang didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Nomenklatur jabatan pelaksana tersebut memiliki kegunaan tersendiri bagi pemerintah. Misalnya, sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan dan pemberhentian.

GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK SOSIALISASI PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH” yang akan dilaksanakan di kota - kota besar di indonesia Pada tanggal:

JADWAL  BIMTEK JAKARTA, BOGOR, YOGYAKARTA, MALANG, LOMBOK & MEDAN :

1. Senin – Selasa : 7 – 8 Januari 2019
2. Senin – Selasa : 21 - 22 Januari 2019
3. Senin – Selasa : 4 - 5 Februari 2019
4. Senin – Selasa : 18 = 19 Februari 2019
5. Senin – Selasa : 4 - 5 Maret 2019
6. Senin – Selasa : 18 - 19 Meret 2019
7. Senin – Selasa : 1 -2 April 2019
8. Senin – Selasa : 15 - 16 April 2019
9. Senin – Selasa : 6 - 7 Mei 2019
10. Senin – Selasa : 20 - 21 Mei 2019
11. Senin – Selasa : 17 - 18 Juni 2019

JADWAL  BIMTEK BANDUNG, SURABAYA, BALI, BATAM & MAKASSAR :

1. Senin – Selasa : 14 - 15 Januari 2019
2. Senin – Selasa : 28 - 29 Januari 2019
3. Senin – Selasa : 11 - 12 Februari 2019
4. Senin – Selasa : 25 - 26 Februari 2019
5. Senin – Selasa : 11 - 12 Maret 2019
6. Senin – Selasa : 25 - 26 Maret 2019
7. Senin – Selasa : 8 - 9 April 2019
8. Senin – Selasa : 22 - 23 April 2019
9. Senin – Selasa : 13 - 14 Mei 2019
10. Senin – Selasa : 27 - 28 Mei 2019
11. Senin – Selasa : 10 - 11 Juni 2019
12. Senin – Selasa : 24 - 25 Juni 2019

---

BIAYA KONTRIBUSI :

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jakarta, Bogor dan Bandung

• Biaya bimtek : Rp. 4.250.000,- (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.250.000,- (Tidak termasuk Penginapan)

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jogja, Semarang, Surabaya, Bali, Batam, Medan, Lombok dan Makassar

• Biaya bimtek : Rp. 4.500.000,-  (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.500.000,-  (Tidak termasuk Penginapan)

---

FASILITAS PESERTA :

1. Fasilitas dengan penginapan 4 day - 3 night

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Checkin & Checkout : 1 hari sebelum kegiatan & 1 hari setelah kegiatan selasai.
• Akomodasi hotel selama 3 malam Twin sharing (1 Kamar untuk 2 orang peserta).
• Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung.
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari GTC DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

1. Fasilitas peserta tanpa penginapan

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari GTC DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

---

FORMULIR PENDAFTARAN
Download Formulir Pendaftaran : Di sini
Konfirmasi peserta paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan bimtek berlangsung. Hubungi kami untuk pertanyaan lainnya : Telp : 021.4306001 - 4305959 | Hp/Wa : 0813.1603.9970 atau chat klik disini 
Download jadwal bimtek januari s/d Desember 2019 : Klik disini 

Read More

BIMTEK DIKLAT DAN SOSIALISASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENDAHULUAN

Jika sebelum peraturan ini terbit, maka PNS yang akan menjalankan atau mengambil cuti yang menjadi haknya sebagai PNS masih mengikuti aturan yang lama. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang memiliki turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kemudian aturan baru mengenai tata cara pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 (Per BKN Nomor 24 Tahun 2017).

Aturan terbaru yang mengatur pemberian Cuti bagi PNS ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penerbitan aturan baru ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan PNS yang berkepentingan dalam pelaksanaan cuti PNS.

Didalam Peraturan ini juga dijelaskan sebanyak 7 (tujuh) jenis cuti yang berlaku bagi seorang PNS, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan Negara secara lengkap beserta contoh penerapannya dan contoh formulir yang dapat digunakan untuk pendelegasian sebagian wewenang dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Penerbitan Cuti hingga Contoh Pengajuan Cuti bagi PNS. Sebagai salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh BKN maka apabila dalam pelaksanaan peraturan ini terdapat kesulitan yang belum dapat diatasi maka dapat dikonsultasikan secara langsung kepada Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan penyelesaian masalah tersebut.

Read More

BIMTEK DIKLAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018

PENDAHULUAN

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Read More

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT

PENDAHULUAN

Langkah paling utama dan pertama dalam penyusunan rancang bangun suatu program pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) atau Training Needs Assessment (TNA). Analisis kebutuhan diklat memiliki kaitan erat dengan perencanaan diklat. Perencanaan yang paling baik didahului dengan identifikasi kebutuhan. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan (sebagaimana terlihat pada misi, fungsi dan tugas) dengan pengetahuan dan kemampuan yang senyatanya dimiliki oleh pegawai.

Read More

BIMTEK DIKLAT PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS

PENDAHULUAN

Pelanggaran disiplin PNS (Pegawai negeri Sipil) yang diatur dalam PP Nomor : 30/1980 dan dirubah terkahir dengan PP Nomor : 53/2010.  Perbedaan dari kedua aturan tersebut adalah : PP Nomor : 30/1980 mengatur tentang disiplin PNS. Sedangkan  PP Nomor : 53/2010 selain mengatur tentang disiplin PNS juga bertujuan membentuk PNS yang handal, bermoral dan profesional. Selain itu ada beberapa hal lainnya yang menjadi kelebihan PP Nomor : 53/2010 yaitu : 1. Sudah jelas diatur perbedaan/kategorisasi macam-macam jenis hukuman: hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat. Pengenaan hukuman bisa diukur/dilihat dari dampak yang timbul dari kesalahan yang terjadi. 2. Atasan langsung harus melakukan pemeriksaan langsung terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. 3. Semua proses pengenaan hukuman disiplin sudah diatur secara rinci dan secara formil hukum harus terpenuhi.

Read More

BIMTEK DIKLAT ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU/PNS SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SKPD/LEMBAGA

PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi dalam berbagai bidang dan sub bidang diperlukan kuantitas dan kualitas pegawai sesuai dengan yang diperlukan. Lebih lanjut, guna menentukan kuantitas pegawai yang menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi diperlukan analisis beban kerja di masing – masing unit organisasi. Namun demikian, sampai saat ini perhitungan beban kerja dilakukan tidak dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia atau input. Sehingga sering terjadi ketidakstabilan volume pekerjaan organisasi, yakni menumpuk pada periode tertentu dan tidak tampak pekerjaan pada periode yang lain. Pengukuran beban kerja ini dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi bagi terwujudnya organisasi yang tepat, sesuai dengan beban tugas yang diemban oleh pegawai dan organisasi tersebut.

Read More

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

PENDAHULUAN

Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi pemerintah daerah, khususnya dalam bidang kepegawaian maka dibutuhkan pejabat yang mampu menyusun administrasi kepegawaian secara benar sehingga penempatan personil sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuannya. Administrasi kepegawaian pada hakikatnya melakukan dua fungsi yaitu fungsi manajerial, dan fungsi operatif (teknis). Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran (mental) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Sedangkan fungsi operatif (teknis), berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan fisik, meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai.

GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN” yang akan dilaksanakan di kota - kota besar di indonesia Pada tanggal:

JADWAL  BIMTEK JAKARTA, BOGOR, YOGYAKARTA, MALANG, LOMBOK & MEDAN :

1. Senin – Selasa : 7 – 8 Januari 2019
2. Senin – Selasa : 21 - 22 Januari 2019
3. Senin – Selasa : 4 - 5 Februari 2019
4. Senin – Selasa : 18 = 19 Februari 2019
5. Senin – Selasa : 4 - 5 Maret 2019
6. Senin – Selasa : 18 - 19 Meret 2019
7. Senin – Selasa : 1 -2 April 2019
8. Senin – Selasa : 15 - 16 April 2019
9. Senin – Selasa : 6 - 7 Mei 2019
10. Senin – Selasa : 20 - 21 Mei 2019
11. Senin – Selasa : 17 - 18 Juni 2019

JADWAL  BIMTEK BANDUNG, SURABAYA, BALI, BATAM & MAKASSAR :

1. Senin – Selasa : 14 - 15 Januari 2019
2. Senin – Selasa : 28 - 29 Januari 2019
3. Senin – Selasa : 11 - 12 Februari 2019
4. Senin – Selasa : 25 - 26 Februari 2019
5. Senin – Selasa : 11 - 12 Maret 2019
6. Senin – Selasa : 25 - 26 Maret 2019
7. Senin – Selasa : 8 - 9 April 2019
8. Senin – Selasa : 22 - 23 April 2019
9. Senin – Selasa : 13 - 14 Mei 2019
10. Senin – Selasa : 27 - 28 Mei 2019
11. Senin – Selasa : 10 - 11 Juni 2019
12. Senin – Selasa : 24 - 25 Juni 2019

---

BIAYA KONTRIBUSI :

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jakarta, Bogor dan Bandung

• Biaya bimtek : Rp. 4.250.000,- (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.250.000,- (Tidak termasuk Penginapan)

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jogja, Semarang, Surabaya, Bali, Batam, Medan, Lombok dan Makassar

• Biaya bimtek : Rp. 4.500.000,-  (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.500.000,-  (Tidak termasuk Penginapan)

FASILITAS PESERTA :

1. Fasilitas dengan penginapan 4 day - 3 night

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Checkin & Checkout : 1 hari sebelum kegiatan & 1 hari setelah kegiatan selasai.
• Akomodasi hotel selama 3 malam Twin sharing (1 Kamar untuk 2 orang peserta).
• Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung.
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari GTC DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

1. Fasilitas peserta tanpa penginapan

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari GTC DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

---

FORMULIR PENDAFTARAN
Download Formulir Pendaftaran : Di sini
Konfirmasi peserta paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan bimtek berlangsung. Hubungi kami untuk pertanyaan lainnya : Telp : 021.4306001 - 4305959 | Hp/Wa : 0813.1603.9970 atau chat klik disini 
Download jadwal bimtek januari s/d Desember 2019 : Klik disini 

Read More

BIMTEK DIKLAT TATA CARA DAN PROSEDUR MUTASI DAN PEMUTASIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENDAHULUAN

Mutasi Pejabat pada dasarnya merupakan sebuah rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian kita berdasarkan UU 43 Tahun 1999. Mutasi yang secara teknis dalam UU ini diartikan sebagai perpindahan, merupakan sebuah mekanisme kebijakan tentang bagaimana mengatur pemindahan pejabat dalam suatu jabatan. Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa kewenangan yang begitu besar dari pejabat pembina kepegawaian daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan Sekda untuk melakukan rotasi/mutasi pejabat, terkadang membuat hal ini dipandang dari aspek politis sehingga yang terjadi kemudian adalah proses perputaran pejabat itu akan ‘beraroma’ kedekatan emosional, balas jasa, balas dendam, dan aroma nepotisme lainnya.

Read More

BIMTEK IMPLEMENTASI DAN TATA CARA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB (SIMPEG)

PENDAHULUAN

Penerapan teknologi informasi dalam pengolahan data saat ini mutlak diupayakan semenjak keterdesakan akan kebutuhan informasi yang aktual serta akurat dalam pengambilan keputusan. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan sebuah perangkat lunak yang akan membantu dalam mengorganisir data dalam proses akuisisi, eksekusi hingga retrivasi data yang akan memudahkan dalam penyebaran, integrasi hingga analisis bagi pengambilan keputusan bidang sumber daya manusia pada suatu instansi.

Read More

BIMTEK DIKLAT MEKANISME DAN PROSEDUR LELANG JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN UU ASN

BIMTEK MEKANISME DAN PROSEDUR LELANG JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN
Sebagaimana diketahui Open bidding atau dalam istilah sehari-hari kita kenal dengan lelang jabatan, banyak diperbincangkan diera reformasi birokrasi seperti saat ini. Lelang jabatan mulai diterapkan di instansi pemerintahan sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN (Aparatur Sipil Negara). Adapun yang menjadi pedoman pelaksanaan lelang jabatan, diantaranya adalah PERMENPAN-RB Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dil ingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka Di lingkungan Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Instansi Pemerintah.Selain untuk mendapatkan calon pejabat yang kompeten, lelang jabatan juga dimaksudkan untuk meghindari politisasi dalam pengisian jabatan. Lelang jabatan yang dilakukan secara fair, objektif, transparan, akuntabel dan kompetitif akan menghindarkan dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam menduduki jabatan tertentu di organisasi pemerintah. Sehingga pemerintahan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya.

Read More

BIMTEK DIKLAT MEKANISME DAN TATA CARA AUDIT KINERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

BIMTEK MEKANISME AUDIT KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan audit kinerja sektor pemerintah ini, maka dibutuhkan pihak-pihak yang mampu menjalankan fungsi auditor. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang menyatakan bahwa: Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

Kinerja pemerintah dinilai baik jika mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik dicapai ketika administrasi dan pelayanan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Read More

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN EVALUASI JABATAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PENDAHULUAN

Kegiatan Evaluasi Jabatan merupakan salah satu tahapan dalam rangka mempercepat terwujudnya PNS yang lebih profesional, produktif dan akuntabel. Dengan hasil evaluasi jabatan ini untuk mengukur pegawai berbasis kinerja, bobot pekerjaan (job value) dan peringkat (grade) masing-masing jabatan. Sehingga bobot atau nilai jabatan serta peringkat jabatan diperoleh atau ditetapkan melalui proses yang disebut Evaluasi Jabatan.

Read More

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN GRAND DESIGN REFORMASI PEGAWAI ASN TERKAIT PENGEMBANGAN SDM, PENINGKATAN BUDAYA KERJA DAN ORGANISASI PEGAWAI ASN

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN GRAND DESIGN REFORMASI PEGAWAI ASN TERKAIT PENGEMBANGAN SDM, PENINGKATAN BUDAYA KERJA DAN ORGANISASI PEGAWAI ASN

PENDAHULUAN

Sebagai tindak lanjut reformasi birokrasi telah ditetapkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang pada hakekatnya meletakan dasar obyektif, transparan serta berkepastian dalam melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara agar memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek KKN sehingga dapat melaksanakan peran strategisnya dengan baik. Filosofi yang tersirat dalam regulasi ini telah memberikan dimensi baru yang berkembang dalam manajemen ASN, antara lain:

1. Landasan idiil tentang Azas, Prinsip Profesi, Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Perilaku ASN
2. Jenis Pegawai ASN, PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK yang tetap dijiwai prinsip Otonomi Daerah.
3. Jenis Jabatan Baru
4. Hak-hak PNS demikian juga PPPK yang menjamin kesejahteraannya.
5. Pengaturan Manajemen PPPK
6. Lembaga Baru Komisi Aparatur Negara Yang Berkedudukan Non Struktural dan Mandiri
7. Sistem Promosi Yang Terbuka
8. Dll

GTC DIKLAT menyelenggarakan "BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN GRAND DESIGN REFORMASI PEGAWAI ASN TERKAIT PENGEMBANGAN SDM, PENINGKATAN BUDAYA KERJA DAN ORGANISASI PEGAWAI ASN" yang akan dilaksanakan pada :

 

JADWAL  BIMTEK JAKARTA, BOGOR, YOGYAKARTA, MALANG, LOMBOK & MEDAN :

1. Senin – Selasa : 7 – 8 Januari 2019
2. Senin – Selasa : 21 - 22 Januari 2019
3. Senin – Selasa : 4 - 5 Februari 2019
4. Senin – Selasa : 18 = 19 Februari 2019
5. Senin – Selasa : 4 - 5 Maret 2019
6. Senin – Selasa : 18 - 19 Meret 2019
7. Senin – Selasa : 1 -2 April 2019
8. Senin – Selasa : 15 - 16 April 2019
9. Senin – Selasa : 6 - 7 Mei 2019
10. Senin – Selasa : 20 - 21 Mei 2019
11. Senin – Selasa : 17 - 18 Juni 2019

JADWAL  BIMTEK BANDUNG, SURABAYA, BALI, BATAM & MAKASSAR :

1. Senin – Selasa : 14 - 15 Januari 2019
2. Senin – Selasa : 28 - 29 Januari 2019
3. Senin – Selasa : 11 - 12 Februari 2019
4. Senin – Selasa : 25 - 26 Februari 2019
5. Senin – Selasa : 11 - 12 Maret 2019
6. Senin – Selasa : 25 - 26 Maret 2019
7. Senin – Selasa : 8 - 9 April 2019
8. Senin – Selasa : 22 - 23 April 2019
9. Senin – Selasa : 13 - 14 Mei 2019
10. Senin – Selasa : 27 - 28 Mei 2019
11. Senin – Selasa : 10 - 11 Juni 2019
12. Senin – Selasa : 24 - 25 Juni 2019

---

BIAYA KONTRIBUSI :
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jakarta, Bogor dan Bandung

• Biaya bimtek : Rp. 4.250.000,- (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.250.000,- (Tidak termasuk Penginapan)

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jogja, Semarang, Surabaya, Bali, Batam, Medan, Lombok dan Makassar

• Biaya bimtek : Rp. 4.500.000,-  (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.500.000,-  (Tidak termasuk Penginapan)

---

FASILITAS PESERTA :

1. Fasilitas dengan penginapan 4 day - 3 night

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Checkin & Checkout : 1 hari sebelum kegiatan & 1 hari setelah kegiatan selasai.
• Akomodasi hotel selama 3 malam Twin sharing (1 Kamar untuk 2 orang peserta).
• Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung.
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari GTC DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

1. Fasilitas peserta tanpa penginapan

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari GTC DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

---

FORMULIR PENDAFTARAN
Download Formulir Pendaftaran : Di sini
Konfirmasi peserta paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan bimtek berlangsung. Hubungi kami untuk pertanyaan lainnya : Telp : 021.4306001 - 4305959 | Hp/Wa : 0813.1603.9970 atau chat klik disini 
Download jadwal bimtek januari s/d Desember 2019 : Klik disini 

Read More

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PENDAHULUAN

Penyusunan sasaran kinerja dan penilaian prestasi kerja pegawai merupakan proses melakukan evaluasi bagaimana kita melaksanakan pekerjaan. Hal ini dapat diperhatikan dari unjuk kerja yang dilakukan oleh para pegawai. Penilaian prestasi kerja pegawai ini dapat digunakan sebagai pertimbangan kenaikan pangkat dan jabatan PNS. Disamping itu Penilaian prestasi kerja pegawai juga dapat digunakan untuk mengetahui diklat , training yang cocok bagi pegawai serta untuk penggajian. Dalam hal penggajian ditentukan melalui kelas jabatan yang diperoleh oleh pegawai. Kelas jabatan ini diperoleh oleh pegawai melalui penilaian prestasi kerja. Untuk itu pembinaan kinerja pegawai penting dilakukan karena berkaitan dengan masa depan PNS.

GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA” yang akan dilaksanakan di kota - kota besar di indonesia pada tanggal :

JADWAL  BIMTEK JAKARTA, BOGOR, YOGYAKARTA, MALANG, LOMBOK & MEDAN :

1. Senin – Selasa : 7 – 8 Januari 2019
2. Senin – Selasa : 21 - 22 Januari 2019
3. Senin – Selasa : 4 - 5 Februari 2019
4. Senin – Selasa : 18 = 19 Februari 2019
5. Senin – Selasa : 4 - 5 Maret 2019
6. Senin – Selasa : 18 - 19 Meret 2019
7. Senin – Selasa : 1 -2 April 2019
8. Senin – Selasa : 15 - 16 April 2019
9. Senin – Selasa : 6 - 7 Mei 2019
10. Senin – Selasa : 20 - 21 Mei 2019
11. Senin – Selasa : 17 - 18 Juni 2019

JADWAL  BIMTEK BANDUNG, SURABAYA, BALI, BATAM & MAKASSAR :

1. Senin – Selasa : 14 - 15 Januari 2019
2. Senin – Selasa : 28 - 29 Januari 2019
3. Senin – Selasa : 11 - 12 Februari 2019
4. Senin – Selasa : 25 - 26 Februari 2019
5. Senin – Selasa : 11 - 12 Maret 2019
6. Senin – Selasa : 25 - 26 Maret 2019
7. Senin – Selasa : 8 - 9 April 2019
8. Senin – Selasa : 22 - 23 April 2019
9. Senin – Selasa : 13 - 14 Mei 2019
10. Senin – Selasa : 27 - 28 Mei 2019
11. Senin – Selasa : 10 - 11 Juni 2019
12. Senin – Selasa : 24 - 25 Juni 2019

---

BIAYA KONTRIBUSI :

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jakarta, Bogor dan Bandung

• Biaya bimtek : Rp. 4.250.000,- (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.250.000,- (Tidak termasuk Penginapan)

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jogja, Semarang, Surabaya, Bali, Batam, Medan, Lombok dan Makassar

• Biaya bimtek : Rp. 4.500.000,-  (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.500.000,-  (Tidak termasuk Penginapan)

---

FASILITAS PESERTA :

1. Fasilitas dengan penginapan 4 day - 3 night

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Checkin & Checkout : 1 hari sebelum kegiatan & 1 hari setelah kegiatan selasai.
• Akomodasi hotel selama 3 malam Twin sharing (1 Kamar untuk 2 orang peserta).
• Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung.
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari GTC DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

1. Fasilitas peserta tanpa penginapan

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari GTC DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

---

FORMULIR PENDAFTARAN
Download Formulir Pendaftaran : Di sini
Konfirmasi peserta paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan bimtek berlangsung. Hubungi kami untuk pertanyaan lainnya : Telp : 021.4306001 - 4305959 | Hp/Wa : 0813.1603.9970 atau chat klik disini 
Download jadwal bimtek januari s/d Desember 2019 : Klik disini 

Read More

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut, Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).Untuk lebih memahami tentang PP tersebut.

GTC DIKLAT menyelenggarakan "BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017" yang akan dilaksanakan pada :

JADWAL  BIMTEK JAKARTA, BOGOR, YOGYAKARTA, MALANG, LOMBOK & MEDAN :

1. Senin – Selasa : 7 – 8 Januari 2019
2. Senin – Selasa : 21 - 22 Januari 2019
3. Senin – Selasa : 4 - 5 Februari 2019
4. Senin – Selasa : 18 = 19 Februari 2019
5. Senin – Selasa : 4 - 5 Maret 2019
6. Senin – Selasa : 18 - 19 Meret 2019
7. Senin – Selasa : 1 -2 April 2019
8. Senin – Selasa : 15 - 16 April 2019
9. Senin – Selasa : 6 - 7 Mei 2019
10. Senin – Selasa : 20 - 21 Mei 2019
11. Senin – Selasa : 17 - 18 Juni 2019

JADWAL  BIMTEK BANDUNG, SURABAYA, BALI, BATAM & MAKASSAR :

1. Senin – Selasa : 14 - 15 Januari 2019
2. Senin – Selasa : 28 - 29 Januari 2019
3. Senin – Selasa : 11 - 12 Februari 2019
4. Senin – Selasa : 25 - 26 Februari 2019
5. Senin – Selasa : 11 - 12 Maret 2019
6. Senin – Selasa : 25 - 26 Maret 2019
7. Senin – Selasa : 8 - 9 April 2019
8. Senin – Selasa : 22 - 23 April 2019
9. Senin – Selasa : 13 - 14 Mei 2019
10. Senin – Selasa : 27 - 28 Mei 2019
11. Senin – Selasa : 10 - 11 Juni 2019
12. Senin – Selasa : 24 - 25 Juni 2019

---

BIAYA KONTRIBUSI :

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jakarta, Bogor dan Bandung

• Biaya bimtek : Rp. 4.250.000,- (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.250.000,- (Tidak termasuk Penginapan)

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi :  Jogja, Semarang, Surabaya, Bali, Batam, Medan, Lombok dan Makassar

• Biaya bimtek : Rp. 4.500.000,-  (Sudah termasuk penginapan hotel 4 hari - 3 malam)

• Biaya bimtek : Rp. 3.500.000,-  (Tidak termasuk Penginapan)

---

FASILITAS PESERTA :

1. Fasilitas dengan penginapan 4 day - 3 night

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Checkin & Checkout : 1 hari sebelum kegiatan & 1 hari setelah kegiatan selasai.
• Akomodasi hotel selama 3 malam Twin sharing (1 Kamar untuk 2 orang peserta).
• Sarapan pagi, Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung.
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari GTC DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

1. Fasilitas peserta tanpa penginapan

• Bimtek kit (Tas bimtek, Alat tulis dan Modul).
• Makan siang, Makan malam & 2 X Coffebreak - Selama kegiatan berlangsung
• Flasdisk 8 GB & Souvenir.
• Sertifikat bimtek dari GTC DIKLAT
• Antar jemput bandara untuk group rombongan minimal 6 peserta.
• Free akses layanan wifi.

---

FORMULIR PENDAFTARAN
Download Formulir Pendaftaran : Di sini
Konfirmasi peserta paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan bimtek berlangsung. Hubungi kami untuk pertanyaan lainnya : Telp : 021.4306001 - 4305959 | Hp/Wa : 0813.1603.9970 atau chat klik disini 
Download jadwal bimtek januari s/d Desember 2019 : Klik disini 

Read More

BIMTEK DIKLAT ANALISIS JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENDAHULUAN

Seiring makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah pengembangan sumber daya manusia (sdm) atau diklat bagi pejabat struktural di daerah. Oleh karena itu, suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai yang tepat dengan diskripsi pekerjaannya.

Read More